Tag: Budaya Melayu

Hukum Adat Masyarakat Melayu Riau Yang Perlu Diketahui

Hukum Adat Masyarakat Melayu Riau Yang Perlu Diketahui – Indonesia yang merupakan negara rule of law menganut beragam jenis hukum. Salah satu hukum yang masih berlaku dan diakui oleh masyarakat adalah hukum adat. Keberadaan hukum adat di Indonesia sendiri bisa berlaku hanya dengan syarat tidak menentang yang tertuang di dalam sumber hukum utama Indonesia, Pancasila. Malah bisa dibilang hukum adat sendiri berkaitan erat dengan pancasila dan mendukung implementasi hukum yang tertuang dalam sila-sila pancasila. Dari sekian banyak hukum adat di Indonesia, hukum adat masyarakat Melayu Riau mempunyai karakteristik hukum yang unik.

Salah satunya sumber hukum penerapan hukum tradisi warga tradisi Melayu Riau sudah ditata dalam Ketentuan Wilayah Propinsi Riau Nomor 14 tahun 2018 mengenai Dasar Pernyataan Kehadiran Warga Hukum Tradisi dalam Pelindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Ketentuan ini memberi hak kehidupan untuk warga tradisi pada kehadiran dan tata urus lingkungan hidupnya.

Susunan Pemerintah Dalam Hukum Tradisi Melayu Riau

Beberapa ciri hukum tradisi melayu Riau yang pertama bisa disaksikan dari mekanisme pemerintah yang diterapkan. Pemerintahan sebagai beberapa unsur hukum tradisi yang tidak dapat ditiadakan. Dalam mekanisme pemerintah tradisi melayu Riau pemerintah terbagi dalam:

  • Sultan sebagai pimpinan pemerintah dan jadi orang yang paling disegani dalam hukum tradisi melayu Riau.
  • Kedatuan Sepekerjaan sebagai kedudukan satu tingkat menteri yang pekerjaannya ialah menolong sultan dan penghulu besar. Bahkan juga kedatuan sepekerjaan bisa juga memberi saran ke sultan untuk penuntasan permasalahan atau ambil keputusan.
  • Hulubalang atau Panglima sebagai ajudan sultan pada kondisi umum dan khusus.
  • Kedatuan Barisan sebagai beberapa orang yang pimpin tiap suku atau barisan yang berada di dalam daerah pemerintah sultan.
  • Penghulu Besar sebagai pimpinan yang dipilih oleh sultan atau diputuskan warga untuk pimpin daerah tertentu.
  • Penghulu Kecil sebagai pimpinan daerah yang lebih kecil dari penghulu besar.
  • Datuk Penghulu dan Batin sebagai orang yang hendak menyambungkan di antara penghulu kecik dan penghulu besar. Juga bisa jadi orang yang memerintah satu golongan masyarakat atas perintah penghulu besar.
  • Kedudukan untuk pemegang ritual keagamaan, yakni Datuk Malin, Datuk Paqih, Datuk Labay, dan Datuk Kadi.

Mekanisme Keangkuan untuk Penyelesaian Permasalahan

Ciri-ciri hukum tradisi warga tradisi Melayu Riau setelah itu jika terjadi permasalahan yang ada di daerah hukum tradisi, karena itu penuntasannya lewat permainan Situs Judi Slot Online Gampang Menang pengadilan tradisi. Mekanisme peradilan ini dilaksanakan oleh mereka yang mempunyai pemegang jabatan pemerintah. Sebuah sidang tradisi umumnya dipegang oleh Datuk Beberapa Penghulu. Proses pengadilan itu memiliki sifat terbuka, maknanya warga mempunyai peluang untuk memberi saran dan anjuran atas permasalahan yang ada.

Ancaman Hukum Tradisi

Ancaman yang dijatuhkan ke mereka yang lakukan pelanggaran pada hukum tradisi di Riau ada 3 tipe, yaitu:

  • Hukum sosial
    Tipe ancaman ini yang teringan, yaitu dengan pengucilan pada mereka yang lakukan pelanggaran hukum tradisi. Diasingkan dalam pertemanan sebagai hukuman sosial yang diberi pada aktor pelanggar hukum tradisi.
  • Bayar Dam
    Hukuman setelah itu bayar dam atau denda ke mereka yang menyalahi ketentuan hukum tradisi Melayu Riau. Denda yang diputuskan bisa berbentuk uang, perhiasan, hewan ternak, beras, padi atau yang lain sesuai persetujuan pengadilan tradisi.
  • Penghilangan Identitas

Ancaman yang lebih berat dari pelanggaran hukum tradisi ialah penghilangan identitas, tidak dianggap kembali sebagai sisi dari suku atau barisan sampai pengusiran dari wilayah domisili. Ancaman ini termasuk lumayan berat dan telah banyak diaplikasikan untuk beberapa aktor pelanggaran hukum tradisi yang memiliki sifat berat.

Penentuan hukum tradisi yang sudah dilakukan oleh pihak pengadilan tradisi ini harus disegani oleh faksi pemerintahan di tempat. Hukum tradisi yang diputuskan masih berdasar dan merujuk pada sumber hukum di Indonesia yaitu Pancasila. Tipe hukuman yang diberi bergantung di tingkat kekeliruan yang sudah dilakukan. Pada keadaan terberat, seorang bisa jadi dijatuhkan ke-3 hukuman di atas karena lakukan kekeliruan yang fatal. Pengusiran umumnya jadi hukuman paling memperberat.